Banjarnegara – BeritaFakta.id
Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Fraksi Partai Gerindra, Martoyo, mengapresiasi berbagai usulan prioritas yang disampaikan pemerintah desa dalam forum Musrenbangcam Wilayah III. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan tersebut mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa dan harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Martoyo saat diwawancarai usai pelaksanaan Musrenbangcam di Aula Kantor Kecamatan Purwareja Klampok, Rabu (4/2/2026). Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam membangun sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten.
“Kami merasa sangat bahagia karena Musrenbangcam ini diikuti tiga kecamatan, yaitu Purwareja Klampok, Susukan, dan Mandiraja. Sebanyak 39 desa bisa bertemu langsung di sini. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa semakin kuat,” ujarnya.
Terkait skala prioritas, Martoyo menegaskan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi fokus utama, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana.
“Infrastruktur memang menjadi prioritas utama dalam RPJMD Bupati. Karena RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah, otomatis DPRD juga ikut bertanggung jawab. Maka kami memprioritaskan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.
Martoyo menekankan bahwa usulan desa, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan desa, dan pelayanan publik, tidak boleh berhenti sebatas forum musyawarah formal.
“Musrenbangcam jangan hanya menjadi kegiatan seremonial. Usulan dari desa harus benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan anggaran yang nyata,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil III yang membidangi pemerintahan, Martoyo menyatakan komitmennya untuk mengawal hasil Musrenbangcam agar sejalan dengan prioritas RKPD dan RPJMD daerah. Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi OPD dalam menghormati hasil kesepakatan musyawarah tingkat kecamatan.
Ia menambahkan, Partai Gerindra mendorong penguatan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Menurutnya, keberanian pemerintah desa dalam menyampaikan kebutuhan warganya harus diimbangi dengan komitmen pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kalau desa sudah jujur menyampaikan kebutuhan warganya, pemerintah daerah tidak boleh abai. Di sinilah fungsi kami di DPRD untuk mengawal dan mengawasi agar benar-benar terealisasi,” pungkasnya.
(Bas)
