Berita Fakta- Sejarah sering bergerak seperti sungai, terlihat tenang di permukaan, tapi menyimpan arus kuat di bawahnya. Begitu pula perjalanan bank bjb. Lembaga keuangan ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari gelombang besar nasionalisasi aset asing yang pernah mengguncang Indonesia di awal 1960-an.
Pemerintah mengambil alih perusahaan Belanda NV Denis melalui kebijakan nasionalisasi yang diatur dalam PP No. 33 Tahun 1960. Dari titik itu, bank bjb mulai menemukan bentuknya.
Setahun kemudian, tepatnya 20 Mei 1961, pemerintah mendirikan bank ini dengan nama PD Bank Karya Pembangunan lewat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat.
Bank ini tidak sekadar hadir sebagai lembaga keuangan. Ia langsung mengambil peran sebagai alat pembangunan—semacam “mesin ekonomi” yang mendorong daerah agar tidak terus bergantung pada pusat.
Menjadi Motor Ekonomi Daerah
Waktu terus berjalan, dan bank ini ikut berbenah. Pada 1978, manajemen mengganti namanya menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat. Perubahan ini bukan sekadar kosmetik, melainkan penegasan arah.
Bank ini mulai memosisikan diri sebagai motor penggerak ekonomi daerah, ibarat lokomotif yang menarik gerbong pembangunan di Jawa Barat. Peran itu tidak ringan, tapi justru di situlah napas bank ini terasa hidup.
Memasuki akhir 1990-an, angin reformasi ekonomi mendorong perubahan besar. Pada 1999, pengelola bank mengubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
Langkah ini membuka ruang gerak yang lebih luas. Bank ini mulai bermain di “liga yang lebih serius,” dengan tata kelola yang lebih profesional dan tuntutan kinerja yang semakin tinggi.
Ekspansi ke Banten, Sayap Kian Melebar
Cerita berlanjut pada 2007, saat Provinsi Banten berkembang sebagai wilayah baru yang dinamis. Manajemen bank merespons momentum ini dengan memperluas identitas menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank Jabar Banten.
Langkah ini terasa seperti memperlebar sayap. Bank tidak lagi hanya berfokus pada satu wilayah, tetapi mulai menggarap potensi ekonomi lintas provinsi dengan lebih agresif.
Puncak transformasi terjadi pada 2010. Pada Juli tahun itu, bank ini resmi melantai di bursa efek melalui penawaran saham perdana (IPO). Langkah ini menandai babak baru: bank membuka diri terhadap publik dan masuk ke arena pasar modal.
Sebulan kemudian, tepatnya 2 Agustus 2010, manajemen memperkenalkan identitas baru: “bank bjb.” Nama ini lebih ringkas, modern, dan, kalau boleh sedikit nakal, lebih “menjual” di telinga generasi baru.
Struktur Kepemilikan: Antara Publik dan Pemerintah
Hingga saat ini, bank bjb tetap berpijak pada akar daerahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memegang 38,52 persen saham. Pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa Barat menguasai 24,15 persen.
Sementara itu, publik memegang 24,45 persen saham, menandakan keterlibatan masyarakat dalam perjalanan bank ini. Adapun sekitar 12,88 persen sisanya berada di tangan Pemerintah Provinsi serta kota/kabupaten di Banten.
Komposisi ini memperlihatkan satu hal penting: bank bjb berdiri di persimpangan antara kepentingan publik dan profesionalisme pasar. Ia bukan sekadar bank daerah, tetapi juga simbol semangat otonomi ekonomi.
Jika ditarik ke hari ini, perjalanan bank bjb terasa seperti kisah panjang tentang adaptasi. Ia berangkat dari warisan kolonial, tumbuh sebagai simbol kedaerahan, lalu menjelma menjadi pemain modern di industri perbankan.
Dan seperti cerita yang belum selesai, bank bjb terus menulis bab berikutnya, dengan langkah yang makin percaya diri dan arah yang semakin tajam.
Penulis : Yudi Purwanto
Editor : Azizah Estetika
