Dorong Akses Keuangan UMKM dan Pelajar, OJK Purwokerto Perketat edukasi Bahaya Rentenir hingga Judi Online di Banjarnegara
Hendro Cahyono Sekda Banjarnegara, Kepala OJK Purwokerto Dinavia Tri Riandari, dan forkompinca Pandanarum saat akan si mulainya pengarahan dan edukasi untuk masyarakat dengan di tandai pemukulan kentongan.(Dok.Berita fakta.id) Banjarnegara,Berita Fakta.id– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto menggelar Kick Off Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Pendopo Kantor Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Forkopimcam Pandanarum, serta sejumlah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), di antaranya PT BPR BKK Mandiraja, PT BPD Jateng Kanca Banjarnegara, BNI Kanca Banjarnegara, PNM Kanca Banjarnegara, dan PT BPR Surya Yudha Kencana.
Sekda Banjarnegara Hendro Cahyono mengatakan, Kick Off BIK 2026 merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan. Selain meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan.
Menurut Hendro, Banjarnegara memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan, terutama dari sektor UMKM, pertanian, dan pelajar.
“Sudut pandangnya kita melihat potensi UMKM, potensi pertanian yang ada di Banjarnegara. Agar bisa berkembang maju, harus mengakses perbankan. Itu yang penting. Kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari judol, pinjol, dan yang utama itu,” ujarnya.
Ia menyebutkan, capaian tabungan umum di Banjarnegara mencapai 140.066 rekening dengan nominal sekitar Rp677,28 miliar. Sementara kredit UMKM tercatat sebanyak 52.170 nasabah dengan total kredit mencapai Rp1,13 triliun.
Kick Off Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Pendopo Kantor Kecamatan Pandanarum ditandai dengan pemukulan kentong oleh Sekda Hendro Cahyono ,OJK Purwokerto dan Forkompinca Pandanarum .(foto/doc)
Potensi lainnya berasal dari sektor pendidikan. Jumlah siswa SD negeri dan swasta mencapai 70.332 siswa, SMP sebanyak 32.166 siswa, serta SMA sebanyak 4.408 siswa. Data tersebut dinilai menjadi potensi untuk penguatan program literasi dan inklusi keuangan sejak usia pelajar.
Hendro juga menyoroti pentingnya edukasi keuangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Masyarakat, khususnya pelajar, perlu dibekali pemahaman agar mampu mengelola keuangan secara bijak sekaligus mengenali berbagai risiko, seperti judi online (judol), pinjaman online ilegal (pinjol), dan investasi bodong yang marak dipromosikan melalui media sosial maupun platform digital.
Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto Dinavia Tri Riandari mengatakan, masyarakat yang menghadapi persoalan dengan lembaga jasa keuangan dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan yang telah disediakan.
“Kalau kita secara POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen di jasa keuangan, kita mengacunya itu. Kalau ada pengaduan dan lain-lain, silakan bisa langsung ke industri jasa keuangan atau melalui Kontak 157. Di sana ada aplikasi perlindungan konsumen, bisa mengadu. Nanti dari industri jasa keuangan akan menanggapi atas pengaduan konsumen tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan penting untuk mencegah masyarakat terjebak praktik keuangan yang merugikan, termasuk praktik rentenir.
Melalui BIK 2026, OJK bersama pemerintah daerah dan pelaku industri jasa keuangan mendorong masyarakat Banjarnegara tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu menggunakannya secara aman, bijak, dan produktif.(Bas).
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar