Bukan Sekadar Unggah Kegiatan, Medsos Pemkab Brebes Didorong Jadi Sumber Informasi yang Berguna bagi Warga
BREBES, Beritafakta.id – Ingin tahu cara mengurus administrasi kependudukan, mencari informasi bantuan sosial, atau mengetahui jadwal pelayanan publik? Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan bisa langsung dipraktikkan, bukan sekadar unggahan dokumentasi kegiatan pemerintah.
Kebutuhan inilah yang mendorong Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes memperkuat kapasitas pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) melalui Sosialisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Grand Dian Hotel Brebes, Kamis (22/10/2026).
Mengusung tema Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah, dengan subtema Mengelola dan Mengoptimalkan Komunikasi Publik Pemerintah Berbasis Data, kegiatan ini membekali para admin media sosial OPD agar mampu menyajikan informasi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro menekankan, bahwa komunikasi pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan data dan regulasi. Informasi juga harus disampaikan dengan empati agar masyarakat merasa dipahami.
Menurutnya, pemerintah perlu mendengarkan keresahan warga sebelum menjelaskan kebijakan. Kritik yang benar harus menjadi bahan evaluasi, sedangkan informasi keliru perlu diluruskan dengan fakta dan bukti.
“Jangan melawan viral dengan viral. Kalau kritiknya benar, kita jadikan bahan evaluasi. Humas harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar menjadi pembela pemerintah,” ujarnya.
Informasi yang Menjawab Persoalan Sehari-hari
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Arifin menyampaikan, materi tentang peningkatan kapasitas pengelola media sosial pemerintah.
Ia menekankan bahwa media sosial pemerintah bukan sekadar sarana publikasi, melainkan ruang pelayanan informasi, dialog, dan pembentukan kepercayaan masyarakat.
Pengelola media sosial didorong menyajikan konten yang mencakup informasi, edukasi, human interest, dan partisipasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui kegiatan pemerintah, tetapi juga memahami manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.
Misalnya, informasi mengenai pelayanan administrasi perlu menjelaskan persyaratan, jadwal, lokasi, dan prosedur secara sederhana. Sementara informasi mengenai program pemerintah perlu menjawab pertanyaan mendasar warga: apa manfaatnya dan bagaimana cara mengaksesnya?
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Brebes, Fauzan Rasyid, melalui materi Meningkatkan Kualitas Konten Media Sosial Pemerintah, turut menekankan pentingnya konten yang akurat, menarik, dan mudah dipahami.
Ia mendorong admin OPD mengembangkan konten layanan, penjelasan kebijakan, data dan bukti, dialog, serta cerita masyarakat. Kualitas komunikasi publik tidak cukup diukur dari jumlah tayangan atau pengikut, tetapi juga dari sejauh mana informasi membantu warga memahami dan mengakses layanan pemerintah.
Konten Kreatif, Data, dan Kecerdasan Buatan
Pembekalan berikutnya disampaikan Kepala Bidang Komunikasi Kehumasan Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Taufan Haqiqi, melalui materi Mengoptimalkan Komunikasi Publik Pemerintah Berbasis Data: Strategi Algoritma, Narasi Humanis, Visual Kreatif, dan AI untuk Medsos OPD.
Dalam materi tersebut, pengelola media sosial didorong menggunakan data untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, menentukan topik, serta mengevaluasi efektivitas konten.
Admin juga perlu mengubah bahasa birokrasi yang kaku menjadi narasi yang lebih dekat dengan keseharian warga. Informasi tentang kegiatan pemerintah, misalnya, dapat dikemas menjadi penjelasan mengenai manfaat program, perkembangan pelayanan, atau solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut diperkenalkan untuk membantu pekerjaan admin, mulai dari merangkum dokumen, menyusun ide konten, membuat draf caption, hingga mendukung produksi materi visual dan video.
Meski demikian, pemeriksaan fakta tetap menjadi bagian penting sebelum informasi dipublikasikan. Teknologi harus membantu meningkatkan kualitas komunikasi, bukan menggantikan ketelitian dan tanggung jawab pengelola informasi pemerintah.
Kritik dan Aspirasi Warga Perlu Mendapat Respons
Tantangan komunikasi publik juga dibahas dalam sesi yang disampaikan Rama Sahid, bertajuk From Content to Impact: 3 Strategies for Impactful Public Communication.
Seperti pada pertemuan sebelumnya, Rama turut meninjau perkembangan akun media sosial OPD untuk melihat sejauh mana materi pelatihan telah diterapkan oleh para admin.
Evaluasi tersebut menjadi kesempatan untuk mengenali hal-hal yang sudah berjalan baik sekaligus menentukan bagian yang masih perlu diperbaiki.
Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif berdiskusi. Berbagai pertanyaan disampaikan, mulai dari pemanfaatan kecerdasan buatan, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga strategi meningkatkan ulasan atau Google Review.
Diskusi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan media sosial pemerintah tidak hanya membutuhkan kreativitas, tetapi juga kemampuan memahami kebutuhan warga, menjawab pertanyaan, dan menindaklanjuti aspirasi sesuai kewenangan masing-masing OPD.
Melalui pembekalan tersebut, para pengelola media sosial diharapkan mampu menerapkan pola komunikasi yang lebih informatif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebab, keberhasilan media sosial pemerintah bukan sekadar ketika unggahannya ramai ditonton, melainkan ketika informasi yang disampaikan membantu warga memahami layanan, menemukan solusi, dan mengetahui langkah yang harus dilakukan.
(Rusmono)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar