Tujuh Raperda Masuk Pembahasan DPRD Banjarnegara, Pilkades 2027 Jadi Salah Satu Agenda Mendesak
Keterangan foto: Suasana Rapat paripurna penyampaian Raperda tahap 2 di Gedung DPRD Kabupaten Banjarnegara.(Dok Kominfo Bna/Berita fakta.id) Banjarnegara, Berita Fakta.id – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengajukan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas bersama DPRD. Dua agenda yang mendapat perhatian khusus adalah penguatan regulasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta penataan aturan pemerintahan desa menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 di 195 desa.
Penyampaian tujuh Raperda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Banjarnegara di Gedung DPRD, Senin (9/11/2026). Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali dalam pidato pengantarnya menyampaikan, pembentukan regulasi tersebut diperlukan untuk menjawab kebutuhan hukum sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, regulasi mengenai narkotika penting sebagai landasan memperkuat perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sementara aturan tentang kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu segera disiapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2027.
“Mengingat pada tahun 2027 kita akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di 195 desa. Agar seluruh tahapan pemilihan kepala desa mulai persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan peraturan daerah yang berkualitas,” kata Wakhid.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Banjarnegara Hendro Cahyono menjelaskan, tujuh Raperda yang diajukan terdiri atas enam usulan eksekutif dan satu usulan inisiatif legislatif.
Enam Raperda usulan eksekutif meliputi Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; Pemberdayaan Desa Wisata; Penyelenggaraan Perpustakaan; Perubahan Keempat atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; serta Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Penataan perangkat daerah antara lain mencakup penguatan BPBD menjadi tipe A, penyesuaian nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), serta penguatan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Adapun Raperda bantuan hukum disiapkan sebagai dasar pengalokasian anggaran untuk memberikan layanan jasa hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum.
Sementara itu, Raperda inisiatif DPRD tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika dijelaskan Juru Bicara Bapemperda DPRD Banjarnegara, Nur Azis. Ia menyebut penyalahgunaan narkotika telah menjadi persoalan serius yang berdampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia.
Data Polres Banjarnegara menunjukkan, pada 2024 terdapat 22 kasus narkoba dengan barang bukti sabu-sabu 25,2 gram, 500 butir psikotropika, 2.643 butir obat terlarang, dan 1,5 gram ganja.
Pada periode berikutnya, Satresnarkoba Polres Banjarnegara mengungkap 30 kasus dengan 42 tersangka, termasuk satu anak di bawah umur. Barang bukti yang disita meliputi 117,9 gram sabu, 51,39 gram ganja, 19,99 gram tembakau sintetis, 209 butir psikotropika, serta 21.284 butir obat-obatan berbahaya.
Nur Azis menilai, data tersebut menjadi dasar perlunya penguatan kebijakan daerah melalui pendataan, pemetaan wilayah rawan, identifikasi kelompok rentan, serta koordinasi lintas lembaga.
Ketua DPRD Banjarnegara Slamet berharap pembahasan ketujuh Raperda dapat berjalan lancar dan konstruktif. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan materi serta penyampaian pandangan umum seluruh fraksi DPRD terhadap tujuh rancangan regulasi tersebut.
Catatan penyuntingan: Naskah ini menggunakan pola straight news dengan mendahulukan kebijakan konkret, alasan urgensi, rincian tujuh Raperda, kemudian data pendukung P4GN. Angka kasus dan barang bukti dipertahankan sesuai bahan sumber.(Bas)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar