Pajak Gelper di Batam Disorot: Potensi Pendapatan Tinggi, Pengawasan Masih Lemah

Rabu, 7 Mei 2025 - 11:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batam, beritafakta.id – Maraknya Gelanggang Permainan (Gelper) Buck Jump City Games Di One Batam Mall Kecamatan Batam Kota menimbulkan pertanyaan serius mengenai kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan seberapa ketat pengawasannya oleh pemerintah daerah.

Di tengah sorotan publik, Gelper Buck Jump City Games, disebut-sebut menjadi salah satu sektor hiburan yang menjanjikan potensi pajak besar. Namun, muncul kekhawatiran bahwa tidak semua Gelper beroperasi secara transparan dan sesuai aturan, sehingga potensi penerimaan daerah dari pajak Gelper belum tergarap maksimal.

Berdasarkan regulasi, Gelper yang resmi berizin diwajibkan membayar pajak hiburan kepada Pemerintah Kota Batam dengan persentase tertentu dari pendapatan bruto. Namun, sejumlah sumber menyebutkan bahwa dalam praktiknya, banyak Gelper yang diduga melaporkan omzet tidak sesuai fakta guna mengurangi beban pajak.

Di beberapa lokasi, Gelper bahkan disinyalir beroperasi di luar izin resminya. Ada indikasi bahwa beberapa tempat melakukan modifikasi permainan ke arah perjudian terselubung, yang tentu bertentangan dengan izin hiburan yang dimiliki.

Kondisi ini membuka dua permasalahan: pertama, berkurangnya potensi pajak yang masuk ke kas daerah; kedua, meningkatnya risiko sosial akibat perjudian berkedok hiburan yang tidak terkontrol.

Sejumlah pihak mendesak agar Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perizinan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam meningkatkan pengawasan terhadap operasional Gelper.

Selain itu, keterlibatan aparat penegak hukum juga dinilai perlu untuk memastikan bahwa semua Gelper di Batam beroperasi sesuai koridor hukum, termasuk terkait kewajiban pembayaran pajak.

Masyarakat berharap Pemkot Batam bersikap lebih tegas dalam menata sektor ini. Pajak dari Gelper seharusnya bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan kota, bukan menjadi celah praktik curang dan pelanggaran hukum.

Langkah tegas, transparansi dalam pelaporan, serta operasi gabungan lintas instansi dianggap menjadi kunci untuk memastikan Gelper berkontribusi maksimal terhadap PAD dan berjalan sesuai peraturan.

Simon T

Berita Terkait

Timbulkan Korban Jiwa, Warga Minta PJU Segera Dipasang di Jalan Penghubung Dua Desa Banjaranyar dan Krasak
Rengkuh 4 Medali Emas LKS 2026, SMKN 1 Jenangan Terbaik di Jawa Timur
Seorang Siswa SD Alami Memar dan Trauma, Akibat di Bully Teman Sekelasnya
Pererat Sinergi, Kapolres Kendal Temui PTPN IX Merbuh dan Dewan Buruh
Syawalan 1447 H, DWP Brebes Gelar Halal Bihalal Meriah dengan Bazar UMKM di Pendopo
Mewakili Bupati, Ineke Sampaikan PMI Mitra Strategis Penanganan Masalah Sosial dan Kebencanaan
Irigasi Lumpuh 3 Tahun, Warga dan Pemkab Pasang 60 “Dekem” Selamatkan 480 Hektare Sawah di Merawu.
Lonjakan Penerima Bansos Pangan di Banjarnegara Tembus 73,93 Persen di 2026
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 06:41 WIB

Rengkuh 4 Medali Emas LKS 2026, SMKN 1 Jenangan Terbaik di Jawa Timur

Kamis, 16 April 2026 - 20:23 WIB

Seorang Siswa SD Alami Memar dan Trauma, Akibat di Bully Teman Sekelasnya

Kamis, 16 April 2026 - 19:58 WIB

Pererat Sinergi, Kapolres Kendal Temui PTPN IX Merbuh dan Dewan Buruh

Kamis, 16 April 2026 - 19:33 WIB

Syawalan 1447 H, DWP Brebes Gelar Halal Bihalal Meriah dengan Bazar UMKM di Pendopo

Kamis, 16 April 2026 - 19:31 WIB

Mewakili Bupati, Ineke Sampaikan PMI Mitra Strategis Penanganan Masalah Sosial dan Kebencanaan

Berita Terbaru