Brebes, Beritafakta.id – Menindaklanjuti aksi demo buruh peringatan May Day Kamis 1 Mei lalu, Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar diskusi Tripartit antara pemerintah, pelaku dunia usaha dan pekerja dalam rangka harmonisasi hubungan industrial di Pendopo Brebes, Senin (5/5/2025).
“Pertemuan ini menindaklanjuti demo buruh kemarin yang penuntutannya ada kenaikan upah, mobil penjemputan karyawan dan lain-lain. Ini kita pertemukan dengan pelaku pengusaha dan Disnaker dari provinsi juga hadir,” ucap Wakil Bupati Brebes Wurja SE usai diskusi.
Wurja menginginkan iklim yang kondusif, dia mendukung pertemuan-pertemuan berikutnya sebagai silaturahim antara tenaga kerja, serikat buruh, pelaku industri dan pemerintah daerah.
“Saya berpesan agar semua bisa menjaga sektor perindustrian di Brebes, semua harus terlibat, cari solusi untuk kepentingan bersama agar ke depan Brebes bisa maju di bidang industri, termasuk pastikan kesejahteraan buruh,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinpernaker) Kabupaten Brebes Warsito Eko Putro menyampaikan, masukan-masukan dari teman-teman serikat buruh akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.
“Kalau upah ini memang kita terpaku sama regulasi, selain itu Bupati Brebes juga ada program Buruh Mapan, nah ini bagus sekali semacam pemberian subsidi perumahan atau rusunawa untuk buruh, dan akan saya sampaikan ke beliau untuk ditindaklanjuti ke OPD yang terkait dalam hal ini Dinperwaskim,” jelasnya.
Hal lain, lanjut Warsito Eko, seperti oknum-oknum yang memunguti uang ke para pencari pekerjaan nantinya akan menindak dengan pengawas perusahaan dengan bukti-bukti yang ada.
“Saat ini kan pencari kerja itu gratis dan itu haknya mereka, masa ditarik bayaran, saya tidak akan menunggu waktu lama dalam waktu dekat dengan bukti-bukti yang ada nanti saya tindaklanjuti,” tegasnya.
Kata Warsito Eko, pihaknya akan menyampaikan ke pihak perusahaan atau owner langsung jika terbukti ada pungutan. Jika benar terjadi dan terbukti manajemen harus diganti, jangan sampai terus terulang karena merugikan masyarakat pencari kerja.
Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Militan Indonesia (SEBUMI) Kabupaten Brebes Bambang Suhendi mengatakan, perlu adanya tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Brebes masih hanya sebatas mediasi saja mempertemukan kedua belah pihak antara perwakilan buruh-buruh dengan perwakilan pelaku usaha.
“Masih harus adanya tindak lanjut pertemuan berikutnya untuk lebih konkrit lagi dalam mengeksekusi apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kaum buruh,” ucapnya.
Bambang mengatakan, kalau buruh tidak lepas dari yang namanya upah, tuntutan kemarin sudah disampaikan yakni hapus sistem kerja kontrak, lowongan pekerjaan untuk laki-laki agar lebih dipermudah. Kemudian jemputan atau tunjangan transportasi dibuatkan Perda, dan jalan yang rusak serta penerangan jalan minim.
“Aspirasi kami sudah jelas termasuk pada pertemuan hari ini kami sampaikan kembali, segeralah pemerintahan bertindak,” serunya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Perwakilan Disnaker Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinpernaker Kabupaten Brebes Warsito Eko Putro, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sutaryono, Asisten II Sekda Ana Dwi Rahayuning Rizki, Ketua Apindo serta BPJS Ketenagakerjaan.
(Rusmono)
