BERITAFAKTA.ID,BANJARNEGARA – Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, Slamet SM, menyampaikan aspirasi mendalam dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2027 di Pendopo dipayudha Adigraha pada KAmis (26/3/2026).
Di hadapan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, Slamet secara terbuka meminta intervensi khusus dari Pemerintah Provinsi terkait rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan infrastruktur jalan provinsi yang menuju akses wisata.
Dalam sambutannya di Pendopo Dipayuda Adigraha pada Musrenbang RKPD, Slamet menekankan bahwa salah satu penghambat utama kenaikan IPM di Banjarnegara adalah keterbatasan fasilitas pendidikan di jenjang SMA/SMK (SLTA), yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
Slamet mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena penolakan siswa di jenjang SLTA akibat sistem zonasi yang tidak dibarengi dengan kecukupan daya tampung sekolah.
“Kami sedih, Pak. Masyarakat mau menyekolahkan anak ke jenjang SLTA sering ditolak dengan alasan zonasi. Di Kecamatan Pagedongan saja, hanya ada satu Madrasah Aliyah (MA) untuk satu kecamatan. Bagaimana IPM kita mau naik kalau fasilitasnya tidak mencukupi,” ujar Slamet
Ia berharap Pemerintah Provinsi memberikan perhatian khusus dalam menambah atau memperluas kapasitas sekolah menengah di Banjarnegara.
“Pendidikan dasar kami upayakan sekuat tenaga, tapi untuk SLTA, kami mohon dibantu karena itu domain Provinsi,” tambahnya.
Selain pendidikan, sektor pariwisata juga menjadi sorotan. Ketua DPRD meminta agar akses jalan provinsi yang menuju destinasi wisata unggulan segera diperbaiki.
Menurutnya, kondisi infrastruktur yang mantap akan membungkam sentimen negatif di media sosial sekaligus mendongkrak ekonomi lokal.
“Tolonglah jalan provinsi yang berakses ke pariwisata segera dilaksanakan pembangunannya. Ini agar kinerja Pak Gubernur segera terlihat nyata di Banjarnegara dan memulihkan animo wisatawan yang selama ini terganggu oleh kondisi jalan,” tegas Slamet.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, S.T., M.M., memberikan respons positif. Harso yang mengaku memiliki darah keturunan Banjarnegara dari sang ibu, menyatakan komitmennya untuk mengawal pembangunan di daerah asalnya tersebut.Namun, Harso juga mengingatkan adanya tantangan fiskal di tahun 2027.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mulai menerapkan creative financing atau pendanaan kreatif guna mengatasi keterbatasan APBD.”Jangan semua minta dibiayai APBD. Kita harus mulai bicara creative funding, berkolaborasi dengan mitra non-pemerintah atau swasta,” kata Harso.
Ia juga meminta Banjarnegara fokus pada kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan pemerintah pusat.Pokok Pikiran DPRD 2027. Sebagai bentuk formalitas dukungan legislatif, DPRD Banjarnegara telah memvalidasi sebanyak 1.173 usulan pokok pikiran (Pokir) melalui sistem SIPD untuk tahun 2027.
Usulan tersebut mencakup tujuh prioritas makro yaitu Peningkatan akses dan kualitas pendidikan (khususnya SLTA), Peningkatan derajat kesehatan, Penguatan ekonomi dan kesempatan kerja,Kualitas infrastruktur strategis dan wisata,Perbaikan tata kelola pemerintahan digital, Pengurangan angka kemiskinan, Peningkatan kondusivitas wilayah dan penanggulangan bencana.
Sementara Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kreativitas di tengah tantangan pemangkasan anggaran transfer daerah yang mencapai Rp165 miliar pada tahun 2026.
Ia menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah sedang mengalami tekanan serius. Penurunan anggaran tidak hanya terjadi di tingkat kabupaten, tetapi juga berdampak pada anggaran desa hingga lima tahun ke depan.
“Transfer terhadap daerah tahun 2026 turun 165 miliar rupiah. Kita belum tahu pasti berapa anggaran di 2027, tetapi saya berharap kita bisa mengatasi kondisi ini bersama-sama. Jangan saling menyalahkan atau melempar tanggung jawab,” tegas Bupati di hadapan jajaran Forkopimda, anggota DPRD, para kepala OPD dan tokoh masyarakat.
Meskipun anggaran menyusut, Bupati memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama untuk menjawab aspirasi masyarakat.
Ia mengungkapkan, pada periode 2023-2024, alokasi infrastruktur sempat berada di bawah Rp.50 miliar. Namun, melalui kreativitas dan penyesuaian anggaran, pemerintah berupaya mengalokasikan minimal Rp.100 miliar untuk jalan di tahun 2026.
Acara Musrenbang ini diakhiri dengan komitmen bersama antara legislatif, eksekutif, dan perwakilan pemerintah provinsi untuk menyinergikan program agar RKPD 2027 benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banjarnegara.(ahr)
