Jakarta, 5 November 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan Rp351,83 miliar untuk mendukung kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang tahun 2025. Anggaran ini difokuskan pada penanganan cepat pascabencana, penguatan infrastruktur publik, dan pemulihan wilayah terdampak di seluruh Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya tiga pilar utama: kesiapsiagaan infrastruktur dan keselamatan publik, komando terpadu dengan teknologi respons cepat, serta pelayanan publik yang manusiawi dan berkelanjutan. “Kementerian PU hadir untuk memastikan setiap infrastruktur vital tetap berfungsi demi keselamatan masyarakat,” ujar Menteri Dody saat memimpin Apel Siaga Bencana Nasional di Bandung (4/11/2025).
Dari total anggaran, Rp300 miliar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Rp51,8 miliar untuk Direktorat Jenderal Bina Marga. Kementerian juga menyiagakan 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik, dan 3.455 personel untuk penanganan bencana. Hingga awal November 2025, realisasi anggaran mencapai Rp261,9 miliar (74,4%), terutama untuk bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang serta abrasi di Bengkulu Utara.
Sisa anggaran Rp89,9 miliar disiapkan menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun, mengikuti prakiraan curah hujan tinggi dari BMKG. Data BNPB per 2 November 2025 mencatat 2.715 kejadian bencana, dengan banjir sebagai yang paling sering terjadi (1.337 kejadian atau 49,2%).
Kementerian PU juga mempersiapkan peningkatan anggaran tanggap darurat menjadi Rp449,1 miliar pada 2026. Dukungan teknologi melalui SITABA (Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana) memungkinkan penanganan bencana lebih cepat dan berbasis data, di mana hingga 4 November 2025 tercatat 3.574 kegiatan penanganan bencana sejak 2019.
Dengan strategi ini, Kementerian PU memastikan kesiapsiagaan bencana berjalan lebih efisien, responsif, dan berbasis data demi perlindungan masyarakat dan infrastruktur publik.
(alda)
